BandungOke – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, meluncurkan kecaman keras terhadap aksi militer Israel yang membajak kapal bantuan Madleen di perairan internasional.
Aksi ini dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan menjadi catatan hitam baru rezim Zionis dalam krisis kemanusiaan Gaza.
“Tindakan tersebut sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional dan menjadi pukulan berat bagi penderitaan rakyat Gaza,” tegas Sugiono di kutip dari platform X, Selasa (10/6/2025).
Kapal Madleen, menurut Koalisi Freedom Flotilla, disergap militer laut Israel pada Minggu (8/6) saat berada di perairan internasional. Komunikasi dengan kapal seketika terputus. Di dalamnya, 11 aktivis dan satu jurnalis membawa bantuan mendesak: susu formula, obat-obatan, air bersih, hingga alat bantu gerak untuk anak-anak Gaza yang terdampak perang.
Nama-nama besar ada di kapal itu. Greta Thunberg, ikon gerakan iklim asal Swedia, Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa berdarah Prancis-Palestina, hingga jurnalis Al Jazeera Mubasher dari Prancis, Omar Faiad. Namun, kehadiran mereka tak menyurutkan Israel.
Sugiono menyebut bahwa blokade darat dan laut terhadap Gaza adalah bentuk collective punishment yang memperparah krisis kemanusiaan. Ia menegaskan, berdasarkan hukum internasional dan instruksi Mahkamah Internasional (ICJ), Israel berkewajiban memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan, serta melindungi pekerja kemanusiaan di wilayah itu.
“Israel melanggar bukan hanya norma kemanusiaan, tapi juga prinsip keadaban global,” katanya.
Di tengah keprihatinan, Sugiono memberi apresiasi kepada para aktivis internasional yang berani menembus blokade dengan membuka jalur maritim. Namun, ia mengingatkan: jangan sampai hal itu mengaburkan urgensi pembukaan jalur darat yang lebih vital.
“Semua jalur harus dibuka. Gaza tidak bisa terus dikurung,” ujar Sugiono, sembari menambahkan bahwa suara Indonesia akan kembali lantang dalam KTT tentang Palestina yang akan digelar di New York dalam waktu dekat.
Dalam forum itu, Sugiono menyatakan komitmennya untuk mendorong Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan konkret: menghentikan blokade, melindungi warga sipil, dan memastikan aliran bantuan tak lagi menjadi sasaran militer.***
