Bandung, BandungOke — Peluncuran Sensus Ekonomi (SE) 2026 oleh Badan Pusat Statistik di Kota Bandung bukan sekadar seremoni statistik. Kota ini dipilih sebagai percontohan nasional, tapi pertanyaan besarnya: sejauh mana data yang dikumpulkan benar-benar akan mengubah arah kebijakan?
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut Bandung sebagai best practice untuk daerah lain. Pernyataan itu terdengar ambisius, namun juga membuka ruang kritik terhadap praktik sensus sebelumnya yang kerap berhenti di angka, bukan aksi.
“Sensus ekonomi ini bukan hanya milik BPS tetapi milik kita semua. Partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan data akurat yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan dan pembangunan,” kata Amalia.
Masalahnya, dalam banyak kasus, “data akurat” tidak selalu berbanding lurus dengan kebijakan yang tepat. Sensus Ekonomi 2016, misalnya, mencatat dominasi usaha mikro kecil (UMK) di Jawa Barat hingga 4,5 juta unit. Namun satu dekade berlalu, ketimpangan akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perlindungan UMK masih menjadi isu berulang.
SE 2026 digadang-gadang akan menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama setelah pandemi dan ledakan ekonomi digital. Platform e-commerce, layanan berbasis aplikasi, hingga ekonomi hijau kini masuk radar pencatatan.
“Banyak aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya tidak ada, seperti perdagangan online, bank emas hingga ekonomi hijau. Semua itu akan kami potret dalam Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia.
Namun di titik ini, sensus menghadapi tantangan klasik: kecepatan perubahan ekonomi digital jauh melampaui siklus sensus yang hanya dilakukan 10 tahun sekali. Risiko data menjadi usang bahkan sebelum digunakan bukan hal yang mustahil.
Bandung: Laboratorium atau Etalase?
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya data sebagai dasar kebijakan.
“Setiap kebijakan harus berbasis data. Dengan data yang akurat kita bisa memastikan program yang dijalankan benar-benar tepat dan terukur,” ujarnya.
Bandung memang punya modal sebagai kota digital—dengan ekosistem startup, UMKM kreatif, dan penetrasi teknologi yang relatif tinggi. Program Layanan Catatan Informasi hingga tingkat RW (LACI RW) disebut sebagai upaya integrasi data lokal.
Tapi di sinilah kritik muncul: integrasi data antar lembaga seringkali terhambat ego sektoral dan perbedaan sistem. Tanpa interoperabilitas yang kuat, sensus berisiko menjadi proyek terpisah, bukan fondasi kebijakan lintas sektor.
Tiga Tantangan Kunci SE 2026
1. Partisipasi vs Kepercayaan Publik
BPS menjanjikan keamanan data melalui enkripsi dan verifikasi QR Code. Namun di era kebocoran data, kepercayaan publik menjadi variabel krusial.
2. Ekonomi Digital yang Cair
Model usaha digital berubah cepat—dari social commerce hingga gig economy—yang sulit ditangkap dengan instrumen sensus konvensional.
3. Dari Data ke Kebijakan
Ini titik paling krusial: apakah data sensus benar-benar digunakan dalam perencanaan, atau sekadar menjadi arsip statistik?
