BANDUNG, BandungOke.com – Krisis keuangan Pemprov Jawa Barat kembali terkuak. Tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan mencapai Rp330 miliar lebih selama tahun anggaran 2023 hingga 2024.
Bukannya mengevaluasi kegagalan tata kelola anggaran, Pemprov justru menyalahkan dua kabupaten: Bekasi dan Karawang.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, berdalih bahwa pada 2023, dua daerah itu tidak mengusulkan dalam RKPD, sehingga tidak bisa dianggarkan.
“Konsekuensinya tidak bisa dianggarkan. Nilainya Rp80 miliar,” kata Herman usai rapat paripurna DPRD Jabar, dikutip Selasa, (24/6/2025).
Pernyataan itu menuai kritik. Bagaimana mungkin tanggung jawab perlindungan sosial bagi jutaan warga Jawa Barat dibebankan sepenuhnya ke tingkat kabupaten? Pemprov seharusnya berperan sebagai koordinator, bukan penonton.
Ini bukan sekadar soal teknis usulan anggaran, tapi menyangkut hak dasar warga atas layanan kesehatan.
Lebih mengejutkan lagi, Herman menyebut sisa tunggakan Rp250 miliar pada 2024 terjadi karena prioritas anggaran digeser ke Pilkada Serentak.
“Kita dihadapkan dengan program strategis nasional yang membutuhkan Rp1,6 triliun,” katanya.
Apakah Pemprov menganggap pesta politik lebih penting ketimbang kesehatan warganya?
Pernyataan itu seolah mengkonfirmasi bahwa kesehatan warga bisa dikesampingkan jika agenda politik membutuhkan dana besar.
Ini jelas bentuk prioritas anggaran yang menyesatkan dan berpotensi mencederai hak-hak rakyat kecil yang menggantungkan harapan hidupnya pada layanan BPJS.
Terlebih, Herman sendiri mengakui bahwa kapasitas belanja Pemprov tidak rendah. Artinya, masalah ini bukan semata soal keterbatasan anggaran, melainkan salah urus prioritas fiskal.
Meski Pemprov berjanji akan menyelesaikan persoalan ini lewat anggaran perubahan, dan menyebut layanan kesehatan “tetap berjalan”, publik berhak skeptis.
Pasalnya, tunggakan itu telah berlangsung dua tahun. Apakah jaminan layanan bisa dipertahankan tanpa konsekuensi?
“Walaupun ada tunggakan, pelayanan kesehatan tetap berjalan,” kata Herman.
Tapi realita di lapangan bisa berkata lain. Pelayanan tanpa kepastian anggaran rawan mandek. Rumah sakit bisa menolak pasien, obat bisa terlambat, dan rakyat bisa jadi korban.
Alih-alih mencari solusi struktural, Pemprov Jabar malah sibuk mencari kambing hitam. Padahal yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan alasan, tapi komitmen nyata.***
