Bandung, BandungOke – Sejumlah tokoh masyarakat sipil melontarkan kritik keras terhadap arah diplomasi Indonesia di tengah memanasnya konflik geopolitik global.
Mereka menilai pemerintah terlalu lamban dan kehilangan ketegasan dalam merespons eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Kritik tersebut mengemuka dalam forum Doa untuk Bangsa dan Dunia: Refleksi untuk Tragedi Umat Manusia yang digelar di Bandung, Sabtu, 7 Maret 2026 Malam.
Acara yang berlangsung secara hybrid di Aula Dr. KH Jalaluddin Rakhmat itu mempertemukan akademisi, aktivis kemanusiaan, hingga tokoh lintas agama.
Di balik format doa bersama, forum ini sejatinya menjadi panggung kritik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.
Salah satu tuntutan paling tajam adalah desakan agar pemerintah segera menarik diri dari Board of Peace (BoP) sebuah forum yang oleh para penggagas acara dianggap problematik karena dinilai berpotensi menyeret Indonesia ke orbit kepentingan geopolitik tertentu.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, para peserta menilai keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
“Konstitusi kita adalah kompas, bukan teks mati. Membiarkan Indonesia larut dalam agenda Board of Peace di tengah agresi terhadap Iran adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan yang menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia,” demikian bunyi pernyataan sikap forum tersebut.
Forum juga menilai pemerintah belum menunjukkan respons diplomatik yang tegas terhadap eskalasi konflik global. Padahal, menurut mereka, Indonesia memiliki legitimasi historis sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme.
Perwakilan Pengurus Pusat IJABI, Syamsuddin Baharuddin, menegaskan bahwa isu yang disuarakan dalam forum tersebut bukan sekadar konflik kawasan Timur Tengah.
“Yang kedua, sekali lagi penekanan kami kali ini adalah isu kemanusiaan. Apa yang terjadi bukan semata pada Iran, tetapi pada nurani kemanusiaan,” kata Syamsuddin.
Ia secara terbuka menyayangkan lambannya sikap pemerintah dalam merespons perkembangan konflik internasional yang berpotensi menyeret banyak negara.
“Kita menyayangkan sikap pemerintah yang bersikap sangat lambat dalam merespons isu seperti ini. Seharusnya pemerintah pada menit awal sudah menyampaikan respons yang sangat penting dan kuat untuk mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia berada pada garis depan sebagai negara yang melawan penjajahan,” ujarnya.
Menurut Syamsuddin, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara lebih tegas, mengingat pengalaman panjang bangsa ini menghadapi kolonialisme.
“Kita pernah merasakan penjajahan sekian lamanya. Karena itu, kita harus menjadi bagian yang terdepan dalam menyuarakan semangat anti-penjajahan tersebut,” katanya.
Namun kritik forum ini tidak hanya berhenti pada isu konflik internasional. Para peserta juga menilai arah kebijakan luar negeri pemerintah berpotensi menjauh dari mandat konstitusi.
Mereka meminta pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk mengembalikan arah diplomasi Indonesia pada prinsip bebas aktif yang tidak berpihak pada blok kekuatan global mana pun.
Dalam pandangan mereka, Indonesia justru seharusnya memimpin konsolidasi negara-negara Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menekan eskalasi konflik.
Syamsuddin juga menegaskan bahwa gerakan yang mereka suarakan bukan gerakan sektarian.
“Ajakan ini juga kita serukan kepada semua elemen masyarakat, bukan hanya kepada sesama Muslim. Yang tadi ikut itu bukan hanya organisasi Islam, bukan hanya tokoh Islam, bukan hanya kiai, bukan hanya ulama, tetapi juga aktivis kemanusiaan lintas agama dan lintas lembaga kita libatkan,” katanya.
“Karena sekali lagi, ini isu kemanusiaan, bukan isu agama, bukan semata-mata isu Timur Tengah, tetapi isu kemanusiaan.” imbuhnya.
Forum tersebut dihadiri berbagai tokoh akademik dan aktivis masyarakat sipil, antara lain Abdullah Assegaf dari Universitas Brawijaya, ilmuwan politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, Direktur Ma’arif Institute Andar Nubowo, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, hingga Wakil Ketua Bidang Litbang PW Fatayat NU Jawa Barat Neng Hannah.
Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa kegelisahan terhadap arah politik luar negeri Indonesia kini tidak hanya datang dari lingkaran diplomat, tetapi juga dari kalangan masyarakat sipil.
Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi oleh kepentingan geopolitik, kritik tersebut menyisakan satu pertanyaan yang belum terjawab, apakah Indonesia masih memegang teguh prinsip bebas aktif—atau mulai terseret arus politik global yang lebih besar.***
