BandungOke – PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus menguatkan perannya sebagai penyedia layanan transportasi publik dan logistik nasional yang tidak hanya andal dan terjangkau, tetapi juga dijalankan dengan tata kelola yang baik dan penuh tanggung jawab. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) subsidi secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Selama periode Januari hingga April 2025, KAI telah merealisasikan penggunaan BBM subsidi sebesar 68.142 kiloliter, atau sekitar 32,48 persen dari total kuota tahunan yang ditetapkan sebesar 209.809 kiloliter. BBM ini digunakan untuk mendukung layanan kereta penumpang, barang, dan logistik dengan prinsip efisiensi tinggi dan pelaporan yang transparan. Seluruh penggunaan dilakukan dalam sistem yang terintegrasi dengan pengawasan internal dan eksternal sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG),” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba.
Dampak nyata dari kebijakan ini dapat dilihat dari peningkatan layanan KAI, terutama pada sektor angkutan penumpang. Hingga akhir April 2025, KAI telah melayani 17.709.671 pelanggan, naik 5,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dari total tersebut, 13.062.228 pelanggan atau 73,74 persen merupakan pengguna kereta api ekonomi dengan tarif yang lebih terjangkau. Ini terdiri atas 10.568.904 penumpang KA jarak jauh ekonomi dan 2.493.324 penumpang KA ekonomi lokal. Layanan KA ekonomi ini merupakan bagian dari kebijakan subsidi publik melalui skema Public Service Obligation (PSO) yang diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan,” tambah Anne.
Anne mengatakan, keberadaan subsidi BBM menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga keberlangsungan layanan KAI. Tidak hanya membuat tarif tetap terjangkau, subsidi ini juga memungkinkan KAI menjaga standar layanan dan frekuensi perjalanan yang konsisten, terutama di wilayah-wilayah yang sangat bergantung pada transportasi publik berbasis rel.
“Kebijakan subsidi yang dikelola secara bertanggung jawab dan profesional memungkinkan aksesibilitas yang lebih merata di berbagai daerah, serta mendukung pergerakan masyarakat lintas provinsi dengan biaya yang terjangkau,” tukas Anne.
Selain itu, Anne mengatakan dukungan subsidi BBM juga memperkuat performa layanan angkutan barang KAI yang memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan energi, distribusi logistik nasional, dan pembangunan ekonomi daerah.
“Selama empat bulan pertama tahun 2025, KAI mencatatkan volume angkutan barang sebesar 21.601.203 ton, meningkat tiga persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Komoditas batu bara masih menjadi penyumbang utama dengan porsi lebih dari 83 persen, setara 17.945.049 ton, yang sebagian besar didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di Pulau Jawa dan Bali,” jelas Anne.
Kinerja angkutan barang pada bulan April 2025 juga menunjukkan tren pertumbuhan positif. Total volume yang diangkut mencapai 5.542.306 ton, meningkat enam persen dibandingkan April tahun sebelumnya. Tidak hanya didorong oleh batu bara, lonjakan signifikan juga terjadi pada angkutan pupuk yang mencapai 9.120 ton, tumbuh 155 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini menandakan bahwa layanan logistik berbasis rel semakin dipercaya untuk mendistribusikan komoditas penting ke berbagai wilayah, termasuk yang menyasar sektor pertanian nasional.
Sementara itu, pertumbuhan pada sektor angkutan barang retail juga menunjukkan sinyal positif. Selama Januari hingga April 2025, volume angkutan retail meningkat dari 66.654 ton menjadi 77.859 ton, atau naik 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Barang-barang yang diangkut melalui layanan ini mencakup kebutuhan pelaku industri kecil dan menengah, produk konsumsi, hingga logistik UMKM.
“KAI memandang bahwa kepercayaan masyarakat, baik sebagai pengguna layanan penumpang maupun mitra logistik, adalah hasil dari komitmen berkelanjutan dalam menjaga integritas perusahaan. Dalam hal ini, pemanfaatan BBM subsidi bukan sekadar mencatat angka realisasi, tetapi merupakan amanah yang dikelola dengan akuntabilitas tinggi agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutup Anne.***
Editor : Abu Shofwan
