Bandung, bandungoke – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan target besar: menurunkan angka kematian ibu dan bayi menjadi empat persen. Target itu diluncurkan dalam acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi di RSUP dr. Hasan Sadikin (RSHS), Selasa (10/6).
Namun, target yang terdengar ambisius ini justru menimbulkan tanda tanya. Saat ini, Jawa Barat menyumbang sekitar 17 persen dari total kematian ibu secara nasional—angka yang masih jauh dari harapan. Dari sekitar 4.700 kematian ibu per tahun di Indonesia, lebih dari 800 kasus berasal dari Jabar.
“Kita ingin menurunkan semuanya ke angka 4 persen,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi (KDM).
Meski demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai kerangka waktu dan strategi berbasis data yang mendukung target tersebut. Dalam pidatonya, KDM menekankan pendekatan insentif: bidan desa akan diberi bonus jika mampu mencetak nol kematian bayi dan nol stunting di wilayahnya.
“Kepala desa dan ketua PKK kita beri bonus. Ini jadi prioritas tahun ini,” kata KDM.
Pendekatan berbasis motivasi individual ini dinilai baik sebagai insentif jangka pendek, namun para pengamat kesehatan masyarakat menyangsikan efektivitasnya jika tidak disertai pembenahan sistemik pada fasilitas layanan primer dan pemetaan risiko di daerah-daerah rawan.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengapresiasi inisiatif cepat Jabar. Menurutnya, tidak banyak provinsi yang terbuka terhadap angka kematian ibu dan bayi yang tinggi dan langsung bertindak. Ia menyebut program intervensi akan dimulai di tiga kabupaten sebagai proyek percontohan: Bogor, Bandung, dan Garut.
“Dalam tiga bulan kita evaluasi. Kalau efektif, direplikasi ke daerah lain,” kata Menkes.
Program ini akan melibatkan rumah sakit, klinik, puskesmas hingga tenaga kesehatan di lini terdepan. Namun, waktu tiga bulan untuk evaluasi awal proyek semacam ini dinilai terlalu singkat untuk mengukur dampak substantif terhadap kematian ibu dan bayi, yang kerap bersifat multikausal dan memerlukan intervensi lintas sektor dalam jangka menengah-panjang.
Selain itu, penurunan angka stunting dari 21 persen ke 15,9 persen memang patut diapresiasi. Namun lagi-lagi, tantangan terbesar terletak pada sustainabilitas.
Menkes menyarankan agar angka stunting ditekan hingga di bawah 10 persen, ambang batas yang juga memerlukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintahan kabupaten/kota.***
