Cimahi, BandungOke – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, melaksanakan kunjungan reses ke Kota Cimahi pada Senin, 4 Agustus 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses Teh Aanya, sapaan akrabnya, dalam upaya menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung di kantor Pemerintah Kota Cimahi itu dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Wakil Wali Kota Adhitia Yudistira, Forkopimda Cimahi, perwakilan Polres Cimahi, Kodim, Kejaksaan Negeri, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Cimahi: Kota Kecil, Masalah Kompleks
Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi kota dengan luas hanya 40,2 km2 ini. Cimahi yang terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan, dihuni lebih dari 500 ribu jiwa, menjadikannya kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Barat, bahkan secara nasional.
“Kami tidak memiliki sumber daya alam. Modal utama kami adalah sumber daya manusia,” ujar Ngatiyana. Ia menambahkan, Cimahi memiliki komposisi wilayah yang unik: utara adalah kawasan permukiman, tengah sebagai pusat bisnis dan markas militer, sementara sisanya merupakan kawasan industri.
Permasalahan yang menonjol antara lain persoalan sampah, banjir, ketidakjelasan batas wilayah administratif dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, serta isu sosial seperti tingginya angka perceraian.
“Angka perceraian mencapai 1.200 kasus per tahun atau sekitar 100 kasus per bulan. Ini menyakitkan karena yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak,” imbuh Ngatiyana.
Upaya Solusi dan Kolaborasi
Sejumlah upaya telah dilakukan, termasuk inovasi dalam pengelolaan sampah melalui pemanfaatan Refused Derived Fuel (RDF) dan maggotisasi. Namun, menurut Ngatiyana, belum semua persoalan dapat ditangani optimal tanpa sinergi dengan pemerintah pusat.
Kota Cimahi juga menghadapi tantangan fiskal. Kapasitas fiskal yang lemah membuat APBD harus dirasionalisasi hingga Rp200 miliar. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cimahi, Harjono, menyebut bahwa akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan kebijakan transfer daerah dari Kementerian Keuangan, dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) menurun signifikan.
“Kami berharap Teh Aanya bisa menjadi jembatan aspirasi kami di tingkat pusat,” ujar Harjono.
Aanya: Menyerap Masalah, Mengantar Solusi
Menanggapi berbagai masukan, Teh Aanya menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kota Cimahi adalah yang ke-9 dari rencana 27 kunjungan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Sebelumnya, ia telah mengunjungi Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan Cianjur.
“Saya hadir untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, mencatat kebutuhan, dan akan membawa semua ini ke pembahasan anggaran di tingkat pusat,” ujarnya.
Menurut Teh Aanya, beberapa isu prioritas yang banyak muncul selama kunjungan ke berbagai daerah adalah defisit anggaran daerah, pengangkatan P3K, dan persoalan kesejahteraan ASN. Kota Cimahi termasuk yang menghadapi tekanan berat di sektor ini. Walau berhasil menambah 1.700 P3K, gaji dan tunjangan menjadi beban berat di tengah APBD yang mengecil.
Teh Aanya juga menyoroti pentingnya penyelesaian batas wilayah yang jelas antara Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Ia menilai ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut akurasi pendataan penduduk dan penyaluran program-program pemerintah.
“Saya minta data lengkapnya. Lahan-lahan sisa pembangunan jalan tol, misalnya, bisa diajukan untuk menjadi aset milik Pemkot Cimahi agar bisa dimanfaatkan optimal,” kata Teh Aanya.
Sinyal Perubahan dari DPD RI
Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, Herman Hermawan, menegaskan bahwa semua hasil reses akan dikompilasi dan dijadikan bahan pembahasan dalam Rapat Anggaran bersama Presiden, DPR, dan DPD RI pada 15 Agustus mendatang. Ia juga menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi Cimahi terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Masalah defisit anggaran, ketidakpastian dana transfer pusat, dan pengelolaan ASN adalah isu nasional. Kami akan mengawal ini di tingkat pusat,” ujar Herman.
Ia menambahkan, Teh Aanya juga tengah menginisiasi program “Teh Aanya Melayani 24 Jam” untuk membuka ruang komunikasi aspirasi masyarakat melalui berbagai platform digital.
Penegasan Komitmen dan Harapan Bersama
Teh Aanya menutup kunjungannya dengan menyampaikan harapan agar hasil diskusi di Cimahi dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan setiap aspirasi yang masuk agar bisa ditindaklanjuti secara konkret di tingkat nasional.
“Kunjungan ini bukan sekadar agenda formal. Ini bagian dari ikhtiar untuk menjadikan Cimahi dan seluruh wilayah Jawa Barat menjadi lebih baik. Bersama, kita bisa menyelesaikan banyak hal,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan dorongan dari perwakilan di DPD RI seperti Teh Aanya, Kota Cimahi diharapkan dapat terus bertumbuh menjadi kota yang inklusif, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.***
