Bandung, BandungOke – Kota Bandung kembali mengangkat isu kesiapsiagaan bencana lewat program “Ngabandungan Bandung: Saatnya Warga Siap Hadapi Bencana”. Namun di balik narasi edukatif yang dikemas kreatif, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan mitigasi bencana benar-benar menyentuh kesiapan riil warga, bukan sekadar seremonial tahunan?
Dalam talkshow di Radio Sonata berkolaborasi dengan PR FM, Kamis (23/4/2026), Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi menegaskan pendekatan baru yang ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap mitigasi bencana.
“Ngabandungan memiliki makna mendalam, yakni mengajak masyarakat untuk mendengar, mengenali diri, serta memahami lingkungan tempat tinggalnya. Filosofi ini sejalan dengan prinsip kesiapsiagaan bencana: semakin mengenal risiko, semakin besar peluang untuk selamat,” ujarnya.
Namun, di balik pendekatan filosofis tersebut, tantangan besar tetap mengemuka: apakah literasi kebencanaan warga Bandung benar-benar meningkat secara sistemik, atau masih bertumpu pada event-event temporer?
Pemkot Bandung melalui BPBD kini mendorong pendekatan visual dan interaktif lewat pemutaran video mapping di Balai Kota Bandung, Minggu (26/4/2026). Program ini diklaim sebagai upaya mengubah edukasi mitigasi menjadi pengalaman yang lebih menarik.
“Kami ingin mitigasi bencana ini menjadi budaya, seperti orang mengikuti event lari. Jadi bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan,” kata Didi.
Meski demikian, transformasi budaya sadar bencana bukan perkara sederhana. Di lapangan, kesenjangan antara kampanye dan kesiapan infrastruktur masih menjadi sorotan, terutama di kawasan padat penduduk yang rentan banjir dan pergerakan tanah.
Didi juga mengingatkan potensi ancaman besar yang mengintai Bandung, mulai dari banjir, longsor, hingga gempa Sesar Lembang yang disebut dapat mencapai magnitudo 6,5 hingga 7.
“Potensi gempa dari Sesar Lembang bisa mencapai magnitudo 6,5 hingga 7. Dampaknya bisa sangat besar, terutama pada bangunan yang tidak tahan gempa,” ungkapnya.
Data BPBD yang menyebut 95 persen korban selamat karena kemampuan individu dan lingkungan, sementara tim penyelamat kurang dari 5 persen, menjadi alarm keras bagi kebijakan mitigasi berbasis komunitas.
Namun pertanyaan kritisnya tetap sama: sejauh mana kebijakan ini diikuti dengan penguatan infrastruktur, simulasi rutin di tingkat RT/RW, serta penegakan standar bangunan tahan gempa?
Tanpa itu, konsep “Ngabandungan Bandung” berisiko berhenti sebagai branding kebijakan, bukan sistem kesiapsiagaan yang benar-benar hidup di tengah warga.
Pemkot Bandung kini menempatkan keluarga sebagai basis utama kesiapsiagaan. Warga diimbau mengenali titik aman di rumah seperti “segitiga kehidupan” saat gempa terjadi.
“Setiap anggota keluarga harus tahu di mana harus berlindung saat terjadi gempa. Jika tidak direncanakan, kepanikan akan terjadi dan justru membahayakan,” jelasnya.
Di tengah ambisi menjadikan program ini sebagai ikon edukasi kebencanaan hingga skala internasional, tantangan terbesar Pemkot Bandung justru ada pada konsistensi: apakah kesiapsiagaan bencana akan menjadi kebijakan berkelanjutan, atau kembali menguap setelah peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana berlalu.***
