Bandung, BandungOke — Ambisi “zero new stunting” kembali digaungkan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana 2026 di Bandung, Kamis, 26 Februari 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak sekadar menargetkan prevalensi stunting di bawah 10 persen, tetapi menegaskan tidak boleh ada kasus baru.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menempatkan capaian tahun lalu sebagai modal optimisme.
“Tahun yang lalu kita memperoleh penghargaan sebagai provinsi dengan penurunan stunting tertinggi di Indonesia yaitu 5,5 persen – 5,8 persen,” Kata Erwan.
“Kita harus terus tingkatkan di tahun ini sehingga target kita di Jawa Barat di bawah 10 persen bisa tercapai,” imbuhnya.
Namun, angka impresif tak serta-merta meniadakan persoalan struktural.
Disparitas layanan gizi antarwilayah, kualitas pendampingan keluarga berisiko, hingga kesinambungan intervensi desa menjadi variabel yang tak bisa diselesaikan lewat deklarasi.
Erwan bahkan menaikkan standar politik kebijakan. “Di bawah kepemimpinan Kang Dedi dan saya di Jawa Barat tidak ada lagi stunting baru, atau Jawa Barat New Zero Stunting,” tegasnya.
Zero new stunting berarti nihil tambahan kasus. Itu mensyaratkan deteksi dini presisi, intervensi gizi spesifik, sanitasi layak, hingga pengawasan berlapis sampai dapur keluarga.
MBG 3B dan Realitas 60 Persen Layanan
Instrumen utama tahun ini adalah penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah dua tahun.
Erwan berharap dukungan pusat mempercepat capaian.
“Saya berharap dengan mendapatkan fasilitas tambahan dari pusat ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul program MBG 3B ini berjalan dengan baik. Dan itu juga pasti akan berpengaruh besar kepada penurunan stunting di Jawa Barat.” ujarnya.
Namun, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jabar Dadi Ahmad Roswandi mengakui belum seluruh layanan siap.
“Ini terdapat 37 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Jawa Barat. Setiap tim terdiri dari tiga orang, sehingga total personel mencapai sekitar 111 ribu,” ujarnya.
Meski jumlah pendamping besar, cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 3B baru sekitar 60 persen.
“Ke depan, kami dorong pembentukan SPPG baru, khususnya untuk membuka layanan 3B karena ini fokus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” katanya.
Fasilitas tambahan berupa sepeda motor untuk TPK disiapkan pusat. Tetapi efektivitas kebijakan tetap bertumpu pada integrasi data, pengawasan, dan konsistensi intervensi.
Antara Target Politik dan Kerja Teknis
Rakorda ini menjadi konsolidasi menuju fase akhir RPJMN sebelum agenda besar Indonesia Emas 2045. Sebagai provinsi berpenduduk terbesar, Jawa Barat adalah barometer nasional.
Penurunan 5,8 persen patut diapresiasi. Tetapi mempertahankan tren, mencegah kasus baru, dan menghindari keluarga rentan jauh lebih kompleks dibanding deklarasi.
Zero new stunting akan diuji bukan di ruang rapat, melainkan di posyandu, sanitasi desa, dan ketahanan pangan rumah tangga.
Jika intervensi gizi, edukasi, dan perlindungan sosial terintegrasi, Jawa Barat bisa menjadi model nasional. Jika tidak, ambisi itu berisiko menjadi slogan musiman.***
