BandungOke — Suara itu sudah lama bergema di lorong-lorong Jalan Dr. Radjiman, Kota Bandung. Nama Purwanto berulang kali disebut dalam bisik-bisik pegawai, wartawan, hingga pemerhati pendidikan sebagai calon kuat Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Dan kini, pada Rabu pagi yang cerah di kawasan industri Subang Smartpolitan, kabar itu akhirnya sah: Purwanto resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pelantikan berlangsung di lokasi yang tidak biasa—sebuah pabrik kendaraan listrik BYD di Subang. Di antara deru teknologi dan gema optimisme industri masa depan, sepuluh pejabat eselon II menerima amanah baru, termasuk pria yang sebelumnya memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta itu.
Purwanto bukan nama asing bagi Gubernur Dedi Mulyadi. Keduanya memiliki jejak panjang kerja sama sejak masa kepemimpinan Dedi sebagai Bupati Purwakarta.
Ahmad Mualif, Ketua Forum Wartawan Pendidikan Jabar, tak terkejut sedikit pun dengan pelantikan itu. “Sudah sejak lama isu itu beredar. Bahkan, kami mendapat informasi bahwa sebelum pelantikan, Pak Purwanto beberapa kali terlihat di kantor Dinas Pendidikan Jabar,” ujar Ahmad dikutip BandungOke dari Majalah Sora, Jumat (30/5/2025)
Menurut Ahmad, kedekatan personal dengan kepala daerah kerap menjadi semacam “tiket masuk” untuk menduduki posisi strategis. Namun, jabatan Kepala Dinas Pendidikan Jabar bukan sekadar simbol loyalitas.
“Ia adalah posisi yang menyimpan tantangan administratif, politis, hingga sosial yang luar biasa kompleks,” katanya.
Ahmad menegaskan bahwa jabatan ini politis, tetapi menuntut profesionalisme tinggi.
“Ini bukan Purwakarta,” katanya. “Ini Jawa Barat. Kompleksitasnya jauh lebih besar. Tanggung jawabnya bukan hanya administratif, tapi juga moral.” tegasnya.
Masalahnya tidak sedikit. Tumpukan pekerjaan rumah menunggu: pengisian ratusan posisi kepala sekolah yang kosong, pembangunan sekolah negeri baru di wilayah yang belum terjangkau, ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, hingga isu pelik pengadaan guru. Yang paling dekat: penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 yang dimulai 10 Juni mendatang.
“PPDB tahun lalu berjalan cukup baik. Ada pakta integritas yang ditandatangani oleh Forkopimda dan Pj Gubernur Bey Machmudin. Tahun ini, tantangannya menjaga agar tetap bersih, adil, dan tidak gaduh,” ujar Ahmad, mengingatkan. Ia tahu betul, satu kesalahan kecil dalam proses PPDB bisa membakar kepercayaan publik dan menyulut kritik luas.
Dalam sejarah Dinas Pendidikan Jabar, hubungan dengan media menjadi elemen penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ahmad berharap, Purwanto tidak menutup diri. “Selama ini, kerja sama dengan media berjalan baik, sejak zaman Pak Wahyudin, Pak Asep Hilman, Pak Hadadi, Bu Dewi, hingga Pak Wahyu Mijaya. Kami berharap Pak Purwanto melanjutkan tradisi itu.”
Kini sorotan tertuju pada sosok Purwanto. Di satu sisi, ia memikul harapan gubernur yang mengangkatnya. Di sisi lain, ia menghadapi ekspektasi publik untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi pendidikan di provinsi terbesar di Indonesia ini. Dalam politik birokrasi, loyalitas sering diuji oleh kenyataan lapangan.
Ahmad menutup wawancara dengan satu kalimat yang terdengar seperti pesan, sekaligus peringatan: “Semoga beliau bisa menjadi pendengar yang baik. Tidak alergi kritik. Dan tetap rendah hati.”
Kini, semua mata menunggu: apakah Purwanto akan menjadi pembaharu, atau sekadar pengelola status quo?
