Bandung, BandungOke – Di DPRD Kota Bandung, kehadiran perempuan dalam ruang politik tidak lagi menjadi sesuatu yang asing.
Mereka duduk dalam forum yang sama, membahas isu yang sama, dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang sama dengan laki-laki.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nina Fitriani, menilai secara formal prinsip kesetaraan telah berjalan dalam praktik kelembagaan.
“Kalau di Kota Bandung sendiri sih saya lihat sudah ya dilaksanakan karena setiap dewan baik itu laki-laki atau perempuan mempunyai hak dan kewajiban yanAnggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nina Fitriani, menegaskan emansipasi perempuan tidak dapat dilepaskan dari isu pendidikan politik.g sama,” ujar Nina saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bandung, Selasa, 21 April 2026.
Namun di balik kesetaraan formal itu, Nina menyinggung hal yang lebih mendalam, yakni cara pandang perempuan dalam membaca kebijakan kerap memberi warna tersendiri dalam proses legislasi.
Ia mencontohkan bagaimana perspektif gender muncul dalam pembahasan kebijakan publik, termasuk isu ruang publik dan pemanfaatan teknologi.
“Contohnya saya di Komisi III melihat kebijakan soal internet, saya dengan Pokja perempuan itu menolak kalau bisa jangan,” ujarnya, merujuk pada kebijakan pemanfaatan akses internet di ruang publik yang dinilai perlu mempertimbangkan aspek keamanan.
Dari situ, terlihat bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa perspektif sosial yang berbeda dalam membaca kebijakan publik.
Kartini dan Makna Pendidikan Politik
Dalam momentum Hari Kartini, Nina menekankan bahwa emansipasi perempuan tidak dapat dilepaskan dari isu pendidikan politik. Bagi dia, Kartini bukan hanya simbol perempuan terpelajar, tetapi juga representasi kesadaran akan pentingnya akses pengetahuan yang setara.
“Menurut saya Kartini sekarang khususnya di DPRD Kota Bandung memang sudah terasa perjuangan emansipasi perempuannya,” kata Nina.
Namun ia juga menggarisbawahi satu persoalan mendasar, tidak semua perempuan memulai dari titik yang sama dalam ruang politik.
“Untuk bersaing saya kira belum siap, karena starting point edukasi yang dimiliki oleh perempuan itu tidak semuanya sama,” ujarnya.
Perbedaan akses pendidikan, latar belakang sosial, hingga budaya keluarga menjadi faktor yang ikut menentukan sejauh mana perempuan bisa masuk dan bertahan dalam arena politik.
Partai Politik dan Tantangan Kaderisasi
Secara kelembagaan, partai politik disebut telah menyediakan ruang bagi keterlibatan perempuan. Bahkan, struktur organisasi di tingkat daerah umumnya sudah memiliki bidang khusus perempuan.
Namun Nina menilai, keberadaan struktur saja tidak cukup tanpa perubahan pendekatan dalam proses kaderisasi.
“Upaya partai selalu ada, tinggal dibenahi pola pikirnya agar cara membangun perempuan itu tidak seperti membangun darma wanita seperti dulu,” ujarnya.
Pernyataan itu mengandung kritik halus terhadap pola lama yang cenderung menempatkan perempuan dalam ruang pendukung, bukan sebagai aktor utama politik.
Ia menekankan pentingnya kaderisasi yang serius dan setara, bukan sekadar memenuhi angka keterwakilan.
Negara, Rumah Tangga, dan Beban Ganda
Di luar ruang parlemen, Nina juga menyoroti realitas lain yang kerap luput dari perbincangan politik yakni beban ganda perempuan.
Perempuan, menurutnya, masih memikul tanggung jawab besar di ruang domestik sekaligus dituntut hadir di ruang publik.
“Negara juga perlu hadir untuk memperkuat peran perempuan di rumahnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perempuan bekerja, termasuk fleksibilitas waktu dan dukungan terhadap peran pengasuhan anak.
Dalam pandangan Nina, tanpa dukungan struktural yang memadai, emansipasi berisiko menjadi paradoks: perempuan hadir di ruang publik tanpa benar-benar terbebas dari beban domestik.
Kartini dalam Cermin Politik Hari Ini
Di penghujung refleksinya, Nina kembali pada sosok Kartini sebagai titik awal gagasan emansipasi.
“Beliau adalah orang yang mendapatkan kesempatan untuk belajar dan punya empati,” ujarnya.
Dari pengalaman itu, Kartini tidak hanya melahirkan kesadaran individual, tetapi juga gagasan kolektif: bahwa pendidikan dan akses pengetahuan harus menjadi hak yang merata bagi seluruh perempuan.
Namun di Bandung hari ini, gagasan itu masih berada dalam proses panjang. Antara representasi yang sudah hadir di ruang politik, dan substansi kekuasaan yang masih terus dinegosiasikan.
Peringatan Hari Kartini di Kota Bandung, sebagaimana di banyak tempat lain, selalu menghadirkan optimisme tentang kemajuan perempuan.
Namun di balik optimisme itu, tersimpan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab: apakah politik telah benar-benar berubah, atau hanya memperluas ruang simbol tanpa menggeser struktur secara mendasar?
Di titik itu, Kartini tidak lagi sekadar menjadi figur sejarah. Ia menjadi cermin—untuk melihat sejauh mana emansipasi benar-benar bekerja di dalam sistem, bukan hanya dalam perayaan.***
