Bandung, BandungOke — Angka kematian ibu (AKI) di Jawa Barat masih menjadi indikator rapuh dalam pembangunan kesehatan. Dengan 646 kasus atau setara 88,78 per 100.000 kelahiran hidup, capaian ini menandakan bahwa intervensi yang ada belum sepenuhnya efektif menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba merespons melalui penguatan kebijakan keluarga berencana, khususnya program Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Program ini diposisikan sebagai salah satu instrumen kunci untuk menekan risiko kehamilan berulang dalam jarak dekat—faktor yang kerap berkorelasi dengan kematian ibu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, menilai persoalan ini tidak lepas dari lemahnya pencatatan dan partisipasi KB.
“Ini mungkin banyak yang terlewat dalam pencatatan KB-nya, sehingga angka kelahiran menjadi tinggi. Kita perlu pelajari bersama kenapa angka TFR ini bisa naik,” ujarnya dalam webinar, Rabu (22/4/2026).
Pernyataan itu mengacu pada total fertility rate (TFR) Jawa Barat yang mencapai 2,07 pada 2025—melampaui target 2,02. Secara kebijakan, kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara target teknokratik dan realisasi di lapangan.
Kebijakan Ada, Implementasi Jadi Soal
Kerangka regulasi untuk mendorong KBPP sebenarnya telah tersedia. Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pelayanan KB pascapersalinan. Di tingkat daerah, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 48/Kesra/2023 menekankan peningkatan akses dan kualitas layanan KBPP.
Namun, efektivitas kebijakan kerap bergantung pada implementasi. Distribusi layanan kesehatan yang belum merata, keterbatasan tenaga penyuluh, hingga rendahnya literasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi menjadi hambatan klasik.
Selain itu, pendekatan program yang masih berfokus pada perempuan juga dinilai kurang adaptif. Siska menegaskan perlunya keterlibatan laki-laki dalam program KB.
“Dengan jarak kehamilan yang optimal, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu sering, ibu dapat memulihkan kondisinya dengan baik sebelum mempersiapkan kehamilan berikutnya,” kata dia.
Kompleksitas Masalah: Dari Stunting hingga Ketahanan Keluarga
Tingginya AKI tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan persoalan kesehatan lain seperti angka kematian bayi (AKB) yang mencapai 5.037 kasus, serta prevalensi stunting sebesar 15,9 persen pada 2024.
Dalam kerangka kebijakan, KBPP diproyeksikan sebagai intervensi hulu: mengatur jarak kelahiran, menekan risiko kehamilan berisiko tinggi, sekaligus berkontribusi pada penurunan stunting.
Namun, dimensi sosial-ekonomi juga tak bisa diabaikan. Data menunjukkan hampir 98 ribu kasus perceraian di Jawa Barat, serta sekitar 3.500 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fenomena pinjaman online dan judi online disebut sebagai salah satu pemicu tekanan dalam keluarga.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan kesehatan reproduksi tak bisa berdiri sendiri tanpa integrasi dengan kebijakan sosial yang lebih luas.
Target Ambisius, Tantangan Nyata
Pemerintah Jawa Barat menargetkan prevalensi stunting turun di bawah 14 persen pada 2026 dan di bawah 5 persen pada 2030. Sementara itu, penurunan AKI menjadi agenda nasional yang juga menuntut akselerasi di tingkat daerah.
Dalam konteks ini, optimalisasi KBPP menjadi salah satu strategi yang terus didorong. Pemerintah berharap penguatan layanan, pendampingan oleh kader, serta sinergi lintas sektor mampu mempercepat perbaikan indikator.
Namun, tanpa pembenahan pada aspek implementasi—mulai dari akurasi data, akses layanan, hingga perubahan perilaku masyarakat—kebijakan berisiko berhenti sebagai dokumen normatif.
Webinar yang diikuti lebih dari seribu peserta dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat ini menjadi salah satu upaya konsolidasi. Pertanyaannya: seberapa jauh diskursus kebijakan ini akan bertransformasi menjadi praktik yang benar-benar menyelamatkan nyawa ibu?
