Bandung, BandungOke – Bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menegaskan rapuhnya pengelolaan ruang di kawasan Bandung Utara.
Longsor ini tak bisa dibaca semata sebagai peristiwa alam, melainkan hasil akumulasi tekanan sosial, ekonomi, dan lemahnya tata ruang.
Guru Besar Geografi Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Hj. Enok Maryani, M.S., menyebut ancaman bencana memang selalu ada di wilayah pegunungan.
Namun, bencana muncul ketika manusia hidup dan beraktivitas di ruang yang tak sesuai daya dukung lingkungan.
“Bencana sudah terjadi ribuan tahun lalu, yang menjadi persoalan hari ini adalah tekanan penduduk yang semakin besar dan keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan yang layak untuk digarap,” ujar Prof. Enok dalam keterangan resminya, di kutip Sabtu (31/1)
Tekanan penduduk yang tak diimbangi ketersediaan lahan dan lapangan kerja mendorong masyarakat—khususnya petani kecil—menggarap lereng curam yang rawan longsor.
Banyak warga bukan pemilik lahan, melainkan penggarap yang terpaksa tinggal dekat area berisiko demi menekan biaya hidup.
“Petani gurem dan petani tanpa lahan cenderung tidak punya pilihan. Mereka terdorong untuk bertahan hidup di ruang-ruang yang sebenarnya tidak aman,” jelasnya.
Praktik pertanian hortikultura di lereng curam, termasuk penggunaan plastik penutup tanah, dinilai memperparah kondisi lingkungan karena menghambat resapan air.
“Perilaku ini bukan semata ketidaktahuan, melainkan bentuk keterpaksaan ekonomi,” tegas Prof. Enok.
Selain tekanan dari warga lokal, kawasan Cisarua juga menghadapi penyebaran perkotaan (Urban sprawl) dari wilayah perkotaan. Permukiman dan aktivitas ekonomi terus masuk ke kawasan lindung akibat lemahnya pengawasan tata ruang.
“Persoalannya bukan pada aturan, tetapi pada komitmen dan pengawasannya,” ujarnya.
Dalam konteks korban bencana, kelompok miskin menjadi pihak paling rentan karena minim pilihan hidup dan rendahnya literasi kebencanaan.
“Kemiskinan bukan penyebab tunggal, tetapi sistem sosial dan ekonomi yang tidak berpihak membuat masyarakat terus berada dalam kondisi rentan,” kata Prof. Enok.
Ia menekankan pentingnya evaluasi tata ruang, edukasi kebencanaan, serta pelibatan masyarakat. Sebagai alternatif ekonomi, Prof. Enok mendorong pengembangan tanaman berakar kuat dan bernilai ekonomi seperti kopi, alpukat, dan bambu.
“Keberlanjutan ekonomi dan keselamatan lingkungan harus berjalan beriringan,” pungkasnya.***
